Kasus Ahmadiyah Belum Usai

Posted on


Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada hari senin tanggal 9 Juni 2008 yang lalu, belum menyurutkan kontroversi Jama’at Ahmadiyah Indonesia (JAI). Enam butir keputusan SKB yang intinya membekuan segala kegiatan JAI, belum memuaskan banyak pihak, baik yang pro maupun kontra. Sampai hari ini ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) masih menuntut pemerintah membuat keputusan yang lebih kuat, lebih dari sekedar pembekuan. Dengan menggelar aksi massal di depan Istana Negara, mereka mendesak pemerintah segera membubar JAI dengan keputusan hukum yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Presiden (Kepres). Mereka menyatakan Ahmadiyah sesat dari ajaran Islam, dan telah melakukan tindakan penistaan agama yang lebih signifikan implikasinya dibandingkan kekerasan fisik.

JAI sebagai pihak yang menjadi objek hukum dari SKB tersebut, juga tidak kalah gesit. Dengan dukungan berbagai pihak terutama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pimpinan Ahmadiyah Indonesia mengajukan Judicial Review atas SKB Pembekuan Jama’at Ahmadiyah Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Mereka membela diri dengan mengatakan dirinya tetaplah muslim, sebab seluruh pengikut Ahmadiyah tetap sholat, membaca Al Qur’an, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah layaknya umat Islam yang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang sah, mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan yang baik termasuk dalam berkeyakinan.

Persoalan ini tidak akan ruwet jika kita dekati dari perspektif, apakah Ahmadiyah itu termasuk aliran-aliran mainstream dalam Islam ataukah lepas dari Islam? Pembahasan dan dialog tentang ajaran-ajaran Ahmadiyah dalam perspektif Islam sudah selesai. Para ulama terkemuka Islam telah tegas menyatakan Ahmadiyah merupakan aliran yang keluar dari Islam. Rabithah ‘Alam Islam, organisasi fatwa yang diakui oleh umat Islam se-dunia telah menyatakan sesatnya ajaran Ahmadiyah. Dua organiasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU telah tegas mengemukakan Ahmadiyah bukanlah Islam. Meskipun ada nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membela Ahmadiyah mati-matian dan sampai mati, namun pendapat Kiyai Kharismatik NU ini hanya bersifat personal bukan institusi.

Tapi ketika kasus ini dibicarakan pada perspektif penegakan hak asasi manusia yang didalamnya tercantum diktum kebebasan berkeyakinan, penanganan Ahmadiyah menjadi tidak mudah. Dalih HAM yang saat ini bermetamorfosis menjadi kitab Undang-Undang paling suci di dunia, membuat paham-paham seperti: kebebasan beragama, sekularisasi, liberalisme, individualisme, serta pluralisme, telah berhasil melangkahi locallity values yang selama ini dipegang oleh masyarakat kita. .

Tanpa disadari, karena terbawa euforia reformasi yang anti orde baru, kita seolah-olah gamang dengan pertanyaan “Sampai dimanakah negara berhak mengatur keberagamaan seseorang? Bukankah keyakinan adalah masalah privat yang tidak bisa dibawa dan diintervensi oleh kekuatan apapapun? Menghadapi hadangi ini, Pemerintah terkesan gamang dalam mengambil keputusan.

Letak problematis JAI berada pada lingkup kenegaraan. Teori populer tentang Negara mengatakan pemerintah tidak punya kewenangan mencampuri urusan keyakinan seseorang. Pemerintah sebagai perwujudkan organisasi yang bernama negara hanya berperan dalam ruang publik saja.

Namun, tesis ini bisa berubah melihat konteks masyarakat. Teori di atas berlatar belakang social-culture masyarakat Barat yang memang sekuleristik. Berbeda dengan konteks Indonesia, Prof. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan “Karena rakyat Indonesia yang diayomi oleh Negara adalah masyarakat yang beragama, maka Negarapun memilki peran dalam mengatur agama”.

Tinjauan historis membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap Realitas Ilahiah. Negara inipun didirikan atas dasar religiusitas sebagaimana yang tertuang dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Atas dasar itulah produk hukum berupa Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan, Perda dan lain sebagai, harus tetap terikat dengan landasan religiusitas itu, yang bersumber pada filosofi negara sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Guru Besar Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada), sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak berhubungan dengan pembahasan mengenai Hakikat Tuhan. Dalam artian, Sila 1 ini tidak mencoba memberikan arti “Esa” secara spesifik, yang nantinya akan menimbulkan tafsiran berbeda masing-masing agama. Inti sila ini adalah sebuah penerimaan bangsa Indonesia akan Realitas Ilahiah yang termanifestasikan dalam berbagai agama dan keyakinan.

Dalam hubungan dengan Negara, maka Sila yang mengalami perubahan dari redaksi semula yang ada pada Piagam Jakarta ini, memberikan landasan nilai-nilai religius dalam segala aspek kehidupan. Indonesia memang bukan Negara Agama, layaknya Saudi Arabia, dan Iran yang menjadikan Hukum-Hukum Tuhan (Kitab Suci) sebagai Hukum Pidana dan Perdata Negara. Akan tetapi dalam korelasi hubungan Tuhan dan Negara, Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan negara Indonesia adalah negara Teokrasi. Bukan pada artian Negara Religus Mutlak, tapi lebih mengarah kepada Negara Religius, dimana segi-segi hukum negara diangkat dari agama. Hal ini dapat kita lihat pada diakomodirnya Hukum Pernikahan dan Waris dalam Islam dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Waris dalam struktur legal hukum kita.

Kembali pada kasus Ahmadiyah, jika kita memang ingin menegakkan asas demokratis yang mengedepankan suara mayoritas sebagai patokan keputusan, maka suara mayoritas umat Islam yang jumlah 85% dari 220 rakyat Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pandangan ini bukanlah sebagai bentuk tirani mayoritas terhadap minoritas. Namun, ketika 80.000 pengikut Ahmadiyah di Indonesia (Pimpinan Ahmadiyah mengklaim jumlah pengikutnya 800.000 orang, tapi jumlah 80.000 ini adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia) berpotensi memunculkan konflik horizontal, rasanya pemerintah harus arif menyikapi hal ini.

Potensi konflik horizontal memang rentan terjadi jika kasus Ahmadiyah tetap dibiarkan mengambang oleh pemerintah. Keberadaan Ahmadiyah menjadi duri dalam daging yang membuat umat Islam terus gelisah. Dukungan dari pengikut Ahmadiyah dari 120 negara tak membuat Pimpinan Ahmadiyah Indonesia gentar demi langgengnya eksistensi Ahmadiyah di tanah air. Di pihak lain, sebagian umat Islam yang menganggap penodaan terhadap Islam oleh Ahmadiyah tak bisa ditolerir lagi.

Kasus Ahmadiyah menjadi ujian bagi rasa toleransi yang selama ini kita junjung tinggi. Di tengah persoalan kemiskinan, kekerasan pendidikan, korupsi, persaingan politik, dan hilangnya kedaulatan negara, maka perlu kiranya pemerintah bertindak cepat mengurai benang kusut yang satu ini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan masalah ini berpotensi besar menimbulkan konflik. Dari dulu sampai detik ini, agama merupakan persoalan paling sensitif. Hanya agama yang bisa membuat seseorang rela mati demi mempertahankannya.

About these ads

3 thoughts on “Kasus Ahmadiyah Belum Usai

    Kasus Ahmadiyah Belum Selesai. Apa sebabnya. Karena Pemuka Agama meninggalkan Al Quran sesuai Al Furqaan (25) ayat 30, padahal Al Quran mudah sesuai Al Qamar (54) ayat 17,22,32,40. Dan berarti Rabitah alam islami juga meninggalkan Al Quran. Ini sudah pasti ! (lihat Ali Imran (3) ayat 144, Al Ahzab (33) ayat 40, Muhammad (47) ayat 2, Al Fath (48) ayat 29 dan Ash Shaff (61) ayat 6,7,8,14).
    Apakah artinya ini. Indonesia harus mempunyai pendirian sendiri tentang isi Al Quran, jangan kerjanya membebek kepada keputusah-keputusan teori orang-orang luar negeri (teori orang Arab sesuai At Taubah (9) ayat 97), setelah nabi wafat. Kita wajib mengikuti cara berfikirnya (IQ) nabi Muhammad saw. tentang Al Quran yang dibawanya. Dari luar negeri dapat menciptakan teori Al Quran dan hadits (ingkar sunnah), teori madhab 4, teori Si’ah, teori fikih, teori kitab kuning, teori rukun iman 6, rukun Islam 5 (Abu Hasan al asy ‘Ari) dan lain sebagainya. Apa yang dapat disumbangkan Indonesia keluar dari itu semua dan masuk langsung kedalam Kitab suci Muhammad saw. disertai pemenuhan perintah Allah sesuai Yunus (10) ayat 94: Tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu (Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Sabiin, Majusi, Siapa sesuai Al Baqarah (2) ayat 62, Al Maidah (5) ayat 69, Al Hajj (22) ayat 17).
    seperti kami melakukannya selama 25 tahun sampai sekarang.
    Cara berfikir seperti ini, akan membongkar total kesalahan bangsa Indonesia yang hanya membebek kepada luar dan otaknya telah padat dengan apa yang datang dari luar. Hindu dari luar, Buddha dari luar, Islam dari luar, Kristen dari luar, Konghucu dari luar, dan lain-lainnya datang dari luar. Yang kita terima sekarang hanya ajang pertengkaran dan perselkisihan. Padahal kita sebelum mereka datang semuanya telah mempunyai teori PENGHAYATAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA (Shahadat Tauhid, bukan Shahadatain, sesuai teori Allah sesuai Az Zumar (39) ayat 45). Dengan mulai dari teori ini kita masuk kedalam IQ-nya nabi Muhammad saw. (Ali Imran (3) ayat 64,79).
    Mana buktinya: Semua para rasul/nabi hanya menyampaikan RISALAH TUHAN/ALLAH sesuai Al Maidah (5) ayat 67 (rasul2), Al An Aam (6) ayat 124,125 (Allah), Al A’raaf (7) ayat 62,60 (Nuh), 68,66 (Hud), 79,75 (Saleh), 93,88 Syuaib), 144,145,109 alwah (skema) Musa), Al Ahzaab (33) ayat 38,39,40 (Muhammad), Al Jinn (72) ayat 23,26,27,28 (rasul yang dirido’i), tetapi ditolak oleh tiap-tiap pemuka agama pada zamannya.
    Sedangkan pemuka agama dan umatnya dari tiap-tiap agama hanya menyampaikan Risalah salah seorang nabi/rasul yang dilarang sesuai An Nisaa (4) ayat 150,151,152. Dan hal ini mengakibatkan sifat ARBABAN/KULTUS nabi sesuai Ali Imran (3) ayat 80, ARBABAN/KULTUS pemuka agama. Artinya musrik keluar menimpang dari jalan yang lurus sesuai Al Hajj (22) ayat 31. Sedang musrik bunuh dengan hujjah ilmu sesuai At Taubah (9) ayat 5, musrik najis sesuai At Taubah (90 ayat 28, musrik perangi dengan hujjah ilmu sesuai At Taubah (9) ayat 36, musrik jangan do’akan sesuai At Taubah (9) ayat 113, musrik tidak ada ampunnya (untuk tidak menjadi musrik) sesuai An Nisaa (4) ayat 48,116.
    Mulailah dari sekarang menciptakan alwah/skema sesuai Al A’raaf (7) ayat 145 sejak Adam sampai kiamat, maka akan terlihat apa rencana Allah yang sebenarnya dari agama-agama. Siklus Rencana Allah ini dilukiskan oleh nabi Muhammad saw. dimanasik haji.
    Maka bongkarlah rahasia manasik haji. Inilah jalan terbenar yang terlurus dari rencana Allah.

    Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

    nirmana said:
    5 Juli 2008 pukul 23:33

    Kepada para pengikut aliran Ahmadiyyah, ketahuilah bahwa kami orang mukmin akan menghalalkan -ditahun ini- apa saja yang dihalalkan di tahun lalu, dan mengharamkan -di tahun ini -apa saja yang diharamkan di tahun lalu. Segala yang hanya di ada-adakan oleh manusia tidaklah dapat membenarkan sesuatu yang telah di salahkan oleh Alloh. Maka nyatalah kesesatan bagimu yang mempercayai adanya rosul baru setelah Muhammad S.A.W. Untukmu telah diberikan beraneka-ragam penjelasan dan permisalan dalam Al-Qur’an sebagi petunjuk ke jalan yang lurus, oleh karena itu tiada orang yang membiarkan suara peringatan Al-Qur’an kecuali seoarang tuli. Manusia adalah satu dari dua: pertama yang mengikuti jalan syariah atau kedua yang melakukan perbuatan bid’ah. Sungguh tiada nasehat yang diberikan Alloh untuk siapapun yang sebaik Al-Qur’an. Ia adalah penyelamat yang tulus yang berasal dari_NYA, Ia adalah seminya hati, suburnya ilmu dan satu-satunya pengasah kalbu.

    GanryuKG said:
    17 Juli 2009 pukul 11:14

    Hmm … sebetulnya … selama standar yang digunakan dalam menilai satu kasus dengan kasus lain yang serupa itu sama sih nggak terlalu masalah … Masalahnya … standar penilaian itu yang nggak sama … Ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah di tahun 2005 … yang sebenarnya hanya merupakan penegasan dari fatwa tahun 1980 … langsung deh bereaksi keras … Reaksi yang sama juga muncul pada kasus Al Qiyayah misalnya … Padahal jika mengambil contoh kasus aliran sesat dalam agama lain … misalnya pada ‘sekte hari kiamat’ yang dinyatakan sesat oleh PGI … di mana para pemimpinnya langsung ditangkap dan dipenjara … nggak ada tuh ribut-ribut dari tokoh-tokoh pembela kebebasan berkeyakinan … Dan yang paling baru di tahun 2009 adalah ditangkapnya pemimpin ‘sekte kota Allah” yang sama sekali nggak menimbulkan reaksi … Ini yang membuat saya bertanya-tanya … Ada Apa Sebenarnya Dibalik Kasus Ahmadiyah … ??? (saya tulis di http://ganryukg.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-sebenarnya-dibalik-kasus-ahmadiyah/ ) … Ini agak aneh menurut saya … Wajar saja jika ketidak-samaan standar dalam menilai dan bersikap ini menimbulkan pertanyaan … apakah para pembela Ahmadiyah itu benar-benar memperjuangkan kebebasan berkeyakinan … atau sekedar untuk menyudutkan agama tertentu saja (dalam hal ini agama Islam tentunya) … ???

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s